Komite Sekolah

Komite Sekolah dibentuk pada tanggal 20 Februari 2008 dan berkedudukan di SMA Negeri 75 Jakarta, yang beralamat di Jalan Tipar Cakung Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara.

AZAS

Komite Sekolah SMA Negeri 75 berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

VISI

Terwujudnya organisasi yang mandiri, bermartabat, transparan, professional dan akuntabel dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah serta berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

MISI

  1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi prakarsa dan peran serta masyarakat untuk kemajuan pendidikan di SMA Negeri 75 Jakarta.
  2. Memelihara persatuan dan kesatuan dalam keluarga besar SMA Negeri 75 Jakarta
  3. Menghimpun potensi dan menyalurkan aspirasi dalam pembangunan serta kemajuan SMA Negeri 75 Jakarta baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

 

TUJUAN

  1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan.
  2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
  3. Menciptakan suasana yang kondusif, transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu. 

FUNGSI

  1. Komite Sekolah Berfungsi
  2. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan / organisasi dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  4. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.
    1. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
    2. Kebijakan dan program pendidikan;
    3. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS);
    4. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
    5. Kriteria tenaga pendidikan;
    6. Kriteria fasilitas pendidikan dan
    7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
  5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
  6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.

PERANAN

  1. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di suatu pendidikan.
  2. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finasial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan.
  3. Pengontrol (Controling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitasi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.
  4. Mediator antara penerima dan masyarakat di suatu pendidikan.